RSS

Kewilayahan

25 Okt
  1. Kewilayahan Indonesia

 

Indonesia merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas sekitar 18.000 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau itu terbentang dari timur ke barat sejauh 6.400 km atau sepadan dengan jarak London dan Siberia dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan. Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer dan sekitar 80% dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta kilometer persegi daratan, dan 3,1 juta kilometer territorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta kilometer persegi. Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut, namun dari sisi kemaritiman pemisahan itu tidak pernah ada karena seluruh perairan yang ada di Nusantara adalah pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah. Dalam proses perkembangannya tingkat integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara politis, ekonomis, sosial dan cultural

 

  1. B.     Kedaulatan Dan Keamanan Laut.

Seluruh komponen bangsa Indonesia memiliki kepentingan yang sama terhadap  laut, yaitu terwujudnya stabilitas keamanan di laut dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional di dan atau lewat laut. Untuk dapat mewujudkan kondisi keamanan di laut, diperlukan upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum. Masalah penegakan hukum di laut menjadi salah satu isu nasional yang sangat penting, mengingat kerugian yang dialami negara sangat besar, akibat berbagai pelanggaran hukum; illegal fishing, illegal migrant, illegal logging, dan illegal mining. Dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut, TNI AL secara konsisten dan konsekuen melaksanakan tindakan tanpa pandang bulu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan keamanan di laut memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum sehingga kedua dimensi tersebut saling terkait satu sama lain. Kapal-kapal asing atau kapal-kapal Indonesia berbendera negara asing yang tidak memiliki surat ijin dan melakukan pelanggaran hukum di perairan yurisdiksi nasional, pada hakekatnya sudah melanggar kedaulatan wilayah NKRI karena keberadaan/ posisi kapal pelanggar tersebut.   Dengan kata lain, bahwa kapal-kapal sebelum melanggar hukum di perairan yurisdiksi nasional sudah melanggar kedaulatan wilayah Negara Indonesia terlebih dulu.   Perlu kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan jenis/ macam pelanggaran hukum di laut ada beberapa instansi yang berwenang melaksanakan penegakan hukum (penyidikan) di laut,  seperti  TNI AL, POLRI, PPNS (Kepabeanan, Perhubungan Laut, Departemen Kelautan dan Perikanan, Imigrasi, Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan).   Namun, bila dihadapkan dengan keterbatasan sarana (kapal) yang dimiliki, struktur organisasi, mekanisme dan penyelenggaraan penegakan hukum di laut, maka pelaksanaan penegakan hukum di laut masih belum optimal.

 

  1. Konflik Indonesia dengan Malaysia

 

Konflik perbatasan Indonesia-Malaysia terjadi di daerah ”abu-abu” yang belum disepakati kedua pihak. Indonesia selesai menetapkan batas wilayah tahun 1999, dengan menerapkan teknik survei pemetaan mutakhir yang mengacu pada the United Nations Convention on the Law of the Sea. Saat ini sebagian besar Batas Laut Teritorial dan Landas Kontinen telah disepakati, baik oleh Indonesia maupun Malaysia. Persetujuan Batas Laut Teritorial telah mencapai lebih dari 80 persen, tetapi yang belum disepakati adalah 20 persen, yaitu sepanjang hampir 50 mil laut atau 92,6 kilometer. Di bagian barat, daerah ”abu-abu” itu berada di selatan Selat Malaka, daerah antara Johor dan Pulau Bintan, serta perairan dekat Batu Puteh di timur Singapura. Di perairan Kalimantan batas yang belum disepakati ada di Tanjung Datuk yang berhadapan dengan Laut China Selatan dan Pulau Sebatik di Laut Sulawesi.

Landas Kontinen yang sudah disepakati mencapai lebih dari 95 persen, atau masih menyisakan batas berjarak kurang dari 100 mil atau 185,2 kilometer, yaitu di Ambalat Laut Sulawesi. Namun, hingga kini Zona Ekonomi Eksklusif di perbatasan kedua negara belum ada satu pun yang disepakati. Padahal, kawasan ini memiliki arti penting bagi aspek ekonomi karena Zona Ekonomi Eksklusif mengandung potensi perikanan dan nilai strategis dari aspek transportasi laut.

 

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 25/10/2011 in KWN

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: